BISA.APA.LAGI

free hit counter

FHUNPAD

FHUNPAD
air ~ elemen penyejuk

Jumat, 25 Mei 2012

Nebis in Idem


Nama  : Melati Aprilya
NPM    : 110 110 100 185
Tugas Individu ke - VI ; ASPID
 

1. Nebis in idem ;

            Ketentuan mengenai asas nebis in idem dalam hukum pidana diatur pada Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP, Bab VIII tentang Gugurnya Hak Menuntut dan Gugurnya Hukuman. Pasal ini mengandung prinsip penting, yaitu bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali agi karena perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ( gewijsde atau res judicata)[1].
            Prinsip ini juga dikenal dengan nama asas nebis in idem ( Tidak dua kali dalam hal yang sama), tidak hanya mengenai hal bahwa seseorang yang telah dihukum karena telah melakukan tindak pidana tidak boleh dituntut lagi mengenai perbuatan yang sama tersebut, tetapi juga jika orang dalam perkara pertama diputus dibebaskan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan (ontslag van rechtsvervolging), maka atas suatu perbuatan yang sama, ia tidak boleh dituntut lagi.
*        Putusan yang dimaksud adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dapat berupa[2] :
a)      Penjatuhan hukuman à Hakim memutuskan bahwa terdakwa jelas melakukan suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya ;
b)      Putusan lepas à Pembebasan dari segala tuntutan hukuman ; peristiwa yang dituduhan kepada terdakwa terbukti bersalah, namun peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana (tidak ada unsur pidana di dalamnya) ;
c)      Putusan bebas à Bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup bukti, maka hakim memutuskan bebas.

            Landasan filosofis dari asas ini adalah pada Mahzab / aliran Positivisme perundang –undangan atau disebut aliran Legisme, aliran ini menerangkan bahwa di luar undang – undang tiada hukum, hanya undang – undang  yang menjadi sumber hukum satu – satunya. Aliran positivisme / legisme ini lebih dikenal dengan asas Legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Pandangan legisme ini dikemukakan pada zaman pikiran raisionalitas berdasarkan dua hal, yaitu:        a). Hukum yang ditentukan dalam undang – undang ialah hasil pekerjaan badan legislatif yang enggunakan rasio ( akal ), maka dari itu hanya peraturan perundang – undangan yang dapat menjadi hukum.
            b). Hukum kebiasaan tidak mungkin diterima sebagai hukum yang sungguh – sungguh karena corak kebiasaan itu berlainan menurut waktu dan tempat jadi tidak dapat disesuaikan denga kepercayaan pada suatu hukum alam yag sifatnya tetap dn tidak berubah – ubah dimana juga pada waktu apapun.
            Menurut POMPE[3], asal asas ini adalah suatu asas yang umurnya sudah tua. Asas nebis in idem tidak hanya ditemukan dalam hukum pidana, namun juga pada hukum perdata. Asas ini begitu kuat berakar di kalangan masyarakat Belanda sehingga atas kesadaran hukum tersebut, asa ini secara otomatis diterima. Dalam bukunya, Wirjono juga mengatakan bahwa bahkan dalam Pasal 1918 BW diatur hubungan  antara perkara pidana  dan perkara perdata, yaitu suatu putusan hakim dalam perkara pidana yang mengandung penghukuman terdakwa perihal suatu perbuatan dapat dipergunakan dalam perkara perdata mengenai perbuatan itu sedemikian rupa bahwa putusna hakim pidana tersebut dalam perkara perdata yang menyusul dianggap membuktikan perbuatan itu, kecuali dibuktikan hal sebaliknya.











Daftar Pustaka ;

E. Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah : Hukum Pidana II. 1997. Surabaya : Pustaka Tinta Mas.
Wirjono Prodjodikoro. Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia. 2002. Bandung : Refika Aditama. Cetakan ketujuh.
M. Arif Sahlepi. Asas Nebis in Idem dalam Hukum Pidana (Pendekatan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1384/Pid.B/Pn. Mdn/2004 Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3259/Pid.B/Pn. Mdn/2008. 2009. Tesis, Medan : USU.


[1] Wirjono Prodjodikoro, Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 160
[2] M. Arif Sahlepi, Tesis: Asas Nebis in Idem dalam Hukum Pidana (Pendekatan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1384/Pid.B/Pn. Mdn/2004 Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3259/Pid.B/Pn. Mdn/2008, 2009.
[3] E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah : Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1997, hal. 217.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Share It